Saturday, January 20, 2007

NEGARA SOSIAL - ISME

NEGARA SOSIAL – ISME
 (Tulisan Pembebasan di Indonesia)  

PENERAPAN Sosialisme di Suatu Negara, berbeda beda. Tanpa ketergantungan dari Mazhab mazhab. Menuju Kemakmuran Rakyat Miskin Berkuasa. Dengan membentuk Pemerintahan Demokratik – Kenegaraan.

 

Sedangkan di Indonesia mungkin dilaksanakan

 

1.                  Dalam suatu Ekonomisasi – Keuangan (Negara kah) ;

 

2.                  Dengan Revolusi :

 

-         Revolusi Sosial ;

-         Revolisi Industri Nasional ;

-         Revolusi Budaya (= Pembahasaan) ;

 

3.                  Politik memper Baru kan Negara ;

 

Keadaan Tanah dan Air Indonesia di suatu wilayah wilayah menjadi ukuran ukuran Kemakmuran, terlaksanakan dalam suatu Kekuasaan Rakyat Yang Miskin Bernegara di mana pun.

 

1.               Tempat Pemukiman Masyarakat Tanpa (pertentangan) Kelas kelas. Dalam Sosialisme – Perekonomian untuk mensejahterakan Penduduk di Daerah daerah.

 

2.                Pertanian. Mengolah lahan lahan Tanam di atas Tanah Rakyat Miskin.

 

3.                Sumber sumber Alam ;

 

Rasionalisasi Kenegaraan untuk Perindustrian Nasional. Menyalurkan hasil produksi barang dibutuhkan suatu Masyarakat, yang Beradab  dan Kebangsaan di antara Bangsa bangsa.

 

Hak hak Kerakyatan dalam Demokratisasi Kenegaraan, yang dibentuk dalam Parlemen juga melalui Ekonomisasi – Politis Keuangan berdasarkan Sosialisme jua. Misal. Penghapusan Hak hak Individualistik dalam Ekonomi dan Perbankan Kapitalis (Modal) !

 Lalu, mengapa Bahasa ?  Revolusi Budaya (= Pembahasaan) 

Karena, sedang menerapkan, yang terpikirkan. Bagaimana kah Kemakmuran untuk Masyarakat di Daerah daerah ? Dengan multi – Dasar Budaya dalam perilaku ajeg. Beraneka bahasa mempolitisasi jadi Kenegaraan – Sosial.

 

-         Bentuk Tulisan dan Percakapan dalam Kemasyarakatan ;

 

-         Ungkapan Rasionalitas Kejiwaan – Batini Falsafati ;

 

-         a. Pemahaman Sosialisme ;

b. Ideologi

c. Peradaban Suatu Kebangsaan ;

 

-         Ilmu Pengetahuan Teknologik – Sosial ;

 

-         Pemahaman Sosialisme Kenegaraan dan (di) Daerah daerah ;

 

Kemampuan kemampuan Mata Uang (Rupiah) mengadakan Privatisasi (bahasa) Ekonomik, berdasarkan Transaksi  Keuangan Negara dalam Perdagangan Internasional, dan terjaminkan (Emas). Tampak lah Hak hak Sosial – Kenegaran.

 

 

 Selesai.

 

 

 

Jakarta, 15 Januari 2007.

   

 

      

 

Posted by Front PERGERAKAN RAKYAT DAERAH at 20:14:11 | Permalink | Comments (3)

SOSIALISME - REVOLUSI

MENGANUTI


SOSIALISME UNTUK SUATU REVOLUSI Tulisan Para Pembebas  

 

 

SUATU POLITIK DARI Penganuti Sosialisme tetap menghancurkan, yang dinamakan   P e r l a w a n a n   dengan serangan serangan langsung, berjumlah banyak, meningkat secara kwalitas – mutu.

 

1.                  Duel antara Figur figur di Pertarungan Kekuasaan ;

2.                  Aksi aksi Massa ;

3.                  Kegiatan kegiatan Politik Sosialis dan atau Kepartaian

4.                  Penyerangan ;  

5.                  Pergerakan kelompok kelompok ;

6.                  Teror Pembalasan Dendam ;

7.                  Pelatihan Agen agen untuk Revolusi ; dan

8.                  Perang, Bertempur (dengan Pasukan pasukan) ;

Dll..

 Sasaran sasaran memang ditentukan dalam suatu Proses. Lama. Tidak salah pilih. Diplomasi, berunding untuk ……. Menghitamkan !  Suatu Warna, yang dianggap Pensucian dalam Kesengsaraan, Penderitaan dan Kesakitan selama mengalami penindasan, tekanan tekanan berat, penghinaan. Berkibar ……. Tidak satu pun akan terlihat !?!   K e g e l a p a n   !!!

 

Agen agen Revolusi 

 

Revolusi tidak peduli waktu lagi. Dibutuhkan hanya lah Para Revolusioner dengan Agen agen Revolusi, tersebar. Untuk mengawal ke Kemenangan. Pendirian Suatu Sosialisme – Negara.

 

Jaringan jaringan Ajaran membentuk Kesamaan dalam Tujuan Para Pejuang untuk Bebas dalam Persaudaraan, bermasyarakat Tanpa (Pertentangan) Kelas kelas lagi. Didasarkan atas Satu Kekuasaan Rakyat Miskin.

 

Beberapa perubahan awal, diperbuat Para Agen (Sosialis)

1.                  Membentuk Kelompok kelompok Kemasyarakatan Sosialisme :

2.                  Militerisme yang disekat dari Kekuasaan di Negara ;

3.                  Mengendalikan Keuangan – Laba Perdagangan Hasil Industri ;

 

Pembagian Kerja Perjuangan 

 

Kerja masyarakat Sosialis bermula dari suatu Kemauan Diri anggota anggota untuk mengumpulkan penyediaan makanan dan kebutuhan kebutuhan lain, yang terbagikan dalam perhitungan rasional.

 

Ketika suatu Kekuasaan akan materialisme mulai merusakkan Kebersamaan antar sesama, terjadi lah Kedirian berkuasa atas Diri lain, membentuk Penguasaan atas Masyarakat Sosialisme …….

 

Maka, Revolusi pun suatu Pilihan dalam Politik ! Untuk membentuk Sosialisme – Negara. Dipersiapkan Kepemimpinan membagikan Kerja Yang Baru. Untuk mengadakan Revolusi … !!! Dalam suatu usaha usaha Politis – Revolusioner kini.

 

Buruh dan Kaum Pekerja Pabrik, Petani di Daerah daerah, dan Kaum Hina di Kota kota Moderen, bergabung dalam Kerja Perjuangan. Seruan Ayah – Ibu Penganuti Sosialisme panggil Mereka Yang Muda. Maju di garis garis Terdepan dengan onggokan onggokan Tubuh jangan menghambakan untuk Kekuasaan Perseorangan. Bersifat sementara akan habis terlindas Revolusi ! Nyalakan Api Revolusi Kobar …

 

 

Menuju Sosialisme untuk Kerakyatan di Negara 

 

Kita Yang Kiri tidak pernah memberontak atau jadi Pemberontak ! Pendirian suatu Negara karena ada Rakyat untuk Berkuasa. Bebas Penindasan atas Masyarakat, yang bermukim di daerah daerah (Negara).

 

Capai Kemakmuran sampai Terpenuhi Pangan, Sandang, Papan. Dijadikan salah satu alasan Sikap Revolusi menolak Iming iming Surgawia bekerja untuk Para Kapitalis, Borjuis, Feodalis  Yang Imperialistik – Liberalis – Kapitalis.

 

Suatu Pasar tidak untuk Perlabaan Modal – Uang, berfungsi dalam menyalurkan barang barang di

Masyarakat yang sesuai kebutuhan kebutuhan.  Untuk pemakaian transaksi Keuangan Negara. 

Misal Bagaimana kah Pertanian menjadi ukuran ukuran Kemakmuran Rakyat andaikan suatu keperluan barang semasa Bertanam padi dijadikan materialisasi Keuangan – Modal melalui Industri Penghasil alat alat Pertanian ?

 

Jelas ini suatu kegiatan kegiatan untuk Kekuasaan Bukan Kerakyatan kini. Melalui Politisasi Ekonomi – Keuangan atas nama Negara. Ketika hasil Pertanian pun diperjual belikan jaminan Perbankan di suatu Pasar !

 

           

Air mata ini menjadi Api !!! Sungguh Nyata Rakyat memang Miskin. Kita menuju Sosialisme ………

 

 

Selesai. 

Jakarta, Januari 2006.

 

 

  

 

   

 

  

           

   

             

  

Posted by Front PERGERAKAN RAKYAT DAERAH at 19:47:18 | Permalink | Comments (4)

Sunday, January 14, 2007

Penghapusan Hak hak Kepemilikan Atas Tanah (Marx, Karl - 1869)

Sekalipun tidak bermaksud mendiskusikan di sini semua argumen yang dikedepankan oleh para pembela hak-pemilikan partikelir atas tanah-para ahli-hukum, -filsafat, dan -ekonomi-politik-pertama-tama akan kita nyatakan bahwa mereka menyamarkan kenyataan sebenarnya tentang penaklukan dengan jubah hak-alamiah. Jika penaklukan (perebutan) merupakan suatu hak alamiah di pihak (orang-orang) yang sedikit jumlahnya, maka yang banyak hanya perlu mengumpulkan kekuatan secukupnya untuk memperoleh hak alamiah merebut kembali yang telah dirampas dari pihak mereka. Dalam perjalanan sejarah, para penakluk itu berusaha memberikan semacam sanksi sosial pada hak asli mereka yang mereka dapatkan melalui kekerasan kasat mata, melalui alat-alat hukum yang mereka paksakan. Pada akhirnya datanglah filsuf yang menyatakan hukum-hukum itu mengimplikasikan persetujuan universal dari masyarakat. Seandainya memang benar hak-pemilikan tanah secara perseorangan itu berdasarkan persetujuan universal seperti itu, maka kita menegaskan bahwa perkembangan ekonomi masyarakat, peningkatan jumlah dan konsentrasi rakyat, keharusan akan kerja kolektif dan terorganisasinya pertanian maupun mesin-mesin dan penemuan-penemuan serupa, menjadikan nasionalisasi atas tanah suatu keharusan sosial, yang terhadapnya tidak akan mempan segala macam omongan tentang hak-hak pemilikan.

Posted by Front PERGERAKAN RAKYAT DAERAH at 16:41:48 | Permalink | Comments (2)

Monday, January 8, 2007

AWAL REVOLUSI SOSIAL

“AWAL REVOLUSI” SOSIAL


MENUJU

KENEGARAAN SOSIALISME

( Tulisan Para Pembebas Rakyat di Indonesia )

 

Pengantar

 

KAUM Merah – Kiri, yang telah dimulai karena Sosialisme dengan Pemahaman Kebersamaan dalam Proses Kemiskinan – Proletariat, menjadi Kekuatan Perombakan Keadaan Masyarakat secara Politisasi Ekonomi Sosial – Kemasyarakatan.

  

1.                  Melaksanakan Perekonomian Sosialisme ;

 

2.                  Mendirikan suatu Negara “Baru”.

 

          3.                 Menghapus Kelas kelas di Masyarakat ; Sosialisme Politik ini akan merangsang Suatu Kehendak Rakyat dalam bentuk bentuk “Perjuangan” Suatu Hak Kemasyarakatan – dalam sekumpulan orang orang– untuk mencapai Kemakmuran Tanpa (Pertentangan) Kelas kelas. 

- Mengendalikan Keuangan Struktur – Perlabaan dalam Perdagangan ;

 

- Memutuskan saluran saluran Bahan bahan Baku Sumber Alam ;

 

       - Mempersiapkan Ekonomisasi Perbankan untuk Pertanian Masyarakat ; 

 

Perlawanan tetap sesuai Ajaran Kerakyatan. Mengerahkan kekuatan kekuatan Demokratik didukung Kaum Sosial – Buruh, Petani, Kaum Yang Muda (Kepartaian) – Revolusioner. Dalam perhitungan non - waktu.

 

Revolusi Sosial memang ditujukan  untuk merubah dengan  Suatu Politik Massa – Rakyat terhadap Ekonomisasi Sosial – Kenegaraan, agar menjadi Negara Baru Sosialisme. 

 

          Tidak lah mungkin Sosialisme akan berhasil diterapkan di suatu Negara dalam Kekuasaan Liberalis Borjuis Feodalis, Kapitalis, Militerisme – Imperialis. Dengan kehancuran Pertanian Kerakyatan di Daerah daerah. Mereka, yang telah berkuasa itu Menindas, menyengsarakan, menghina Rakyat, DIHANCURKAN… ! Dengan Kemampuan kemampuan Revolisoner Kita. Sehingga Rakyat Miskin pun menjadi Berkuasa.

 

Bangun jaringan jaringan Sosial – Kenegaraan “Yang Baru” ! Sesuai Kerakyatan Demokratik – Sosialisme. Sebar Pemahaman Revolusi Sosial, yang Bersama Rakyat di Daerah daerah dalam Militansi Kaum Yang Muda. Kekuatan kekuatan Aksi menjadi Tumpuan, yang diarahkan dalam Politisasi Kenegaraan. Mempertahankan sekali-gus Pergantian Cepat. MERUBAH ! Untuk “membarukan” Negara. 

 

MENGEMBALIKAN

SUATU KEKUASAAN DARI RAKYATDI - INDONESIA

           

Persoalan persoalan Kekuasaan di Indonesia kini, berhubungan dengan Penerapan Keuangan Negara dan Perekonomian tanpa mendasarkan pada Kemasyarakatan yang Tersebar dalam Kependudukan di Wilayah wilayah Kenegaraan. Kekuasaan dari “Hasil Politik Ekonomisasi”, membutuhkan Masyarakat (syarat untuk membentuk Pemerintahan).           

 

Yaitu, 

 

1.                  Kemerdekaan ;

 

        2.                  Demokrasi ;

                                                  

                              Dimaksudkan untuk mengembalikan Kekuasaan ke Rakyat lagi. Sesuai Hak hak Kerakyatan di Negara. Lalu, mengajukan Program program program untuk Kemakmuran Rakyat.          

 

            3.                  Keseimbangan ;

 

Kekuasaan yang semula akan dibentuk dari Pemahaman Ajaran Kerakyatan, bahwa Rakyat adalah salah satu syarat untuk mendirikan Negara dalam Proses Revolusi – Kemerdekaan, diputar balikkan secara Kelembagaan Negara sehingga menjadi Kekuasaan Bukan Rakyat. Dengan alasan alasan suatu Demokrasi di suatu Negara, yang berkonstitusi (Undang Undang Dasar).

 

Muncullah Figur, yang Berkuasa dengan Kekuasaan Semu. Secara Hukum Buatan untuk Kepentingan kepentingan Politik dalam Sosial – Ekonomisasi Keuangan. Dengan kelompok kelompok Pemilih Struktural Terpusat dari Penguasa ke Penguasa.

 

Penindasan atas Rakyat pun menyeluruh di seluruh Daerah Indonesia.  Pertanian Kerakyatan yang dikelola Masyarakat menjadi Tenaga tenaga Kerja Tani untuk Pemerintahan dan Militerisme. Hasil Pertanian Masyarakat diperjualbelikan dengan Keputusan Politisasi Ekonomik. Dalam Pasar Kapitalis. Masuk dalam mekanisasi Teknologis Permesinan Produksi Fabrikasi. Harga pun Pepadian menjadi pembentuk Keuangan Individualistik.

 

            Ini kah Sosialisme ? Di Indonesia ? Dalam suatu Kenegaraan ? Bagaimana kah Rakyat Tetap namun Keadaan secepat mungkin untuk berubah ??? Menjadi Kenegaraan Sosialisme …. Hanya dengan suatu Revolusi Sosial – Kerakyatan saja.   

Posted by Front PERGERAKAN RAKYAT DAERAH at 19:31:49 | Permalink | Comments (2)

Friday, January 5, 2007

Suntingan : PERJUANGAN KAUM BURUH KOTA (Lenin, 1903)

… menjebloskan mereka ke dalam peemeriksaan … menyatakan pemogaokan pemogokan serta rapat rapat kaum buruh di luar undang undang. Tetapi, kaum buruh terus melakukan perjuangan melawan … Kaum buruh berkata : Cukuplah bagi kami, jutaan rakyat pekerja, untuk membungkukkan punggung kami ! Cukuplah untuk kami bekerja demi keuntungan orang orang kaya, sambil sendiri tetap tinggal sebagai orang orang miskin ………. Kami hendak bersatu … yang baru dan lebih baik ini dinamakan masyarakat sosialis …..
Posted by Front PERGERAKAN RAKYAT DAERAH at 08:12:33 | Permalink | Comments Off

Sunday, December 31, 2006

About the Preparatory Committee of the National Liberation Party of Unity (KP-Papernas)

About the Preparatory Committee of

the National Liberation Party of Unity (KP-Papernas)

 

The foreign capital domination operated by its Puppet - the Indonesian Government has plundered country’s national Resources, devastated national industry and impoverish people.  Such condition generate the emergence of various people’s organizations as well as broaden the resistance against the anti-people policy in all the sectors and all the regions.  However, it remains fragmentized on the issues and actions that may impede the creation of significant power to combat capital domination.

At the national conference on June 20-21, 2006 , Preparatory Committee of the National Liberation Party of Unity (KP-Papernas) was established to respond to this situation.  It established to unify the people’s power to create a new political alternative power as an effort to answer the problem of the people. “Liberation” reflects a desire to set the people free from the imperialism, and “unity” refers to the party’s strategic project to broaden and deepen the democratic movement. The Party will be registered to the 2009 election to challenge the neoliberal parties.

The Program

So-called as Three banners of National Unity that put forward the following Programs:

·    Repudiate the foreign debt that has absorbed vast amounts of the state budget and prevented the state from modernizing the industrial and technological sectors. It also deprives social programs such as education and health of funding; in 2006, debt repayment absorbed more than 27% of the budget (11% for interest payment and 16% for principal). Only 7% has been allocated for development.

·    Nationalizations of the oil , gas and electricity industries. The country’s energy resources must be controlled by the state with priority given to supporting national industry and public services. Commercialization will only be considered if the domestic industry and the people’s needs are fulfilled. The electricity company has increased its tariffs because of the high price of petroleum and gas. It accelerates the devastation of national industry, leading to more job losses and greater impoverishment.

·    Create jobs through a national industrialization program. Job creation must not depend on foreign and private investment. Workers’ rights have been removed as the government pushes for lower wages. Financial and economic resources are needed for a new national industrialization of basic industries - steel, machinery, electricity, agriculture, pharmaceutical, automotive, train, shipping and telecommunications. This program will require a vast number of workers who, in turn, will benefit from having the work. Workers must also have free access to education and health care.

The founding Members

The national founding members are:
Joining at the national Level are : People’s Democratic Party, the Automotive Workers Union, the Indonesian National Front for Workers Struggle, Unity of Workers Struggle, the National Student League for Democracy, Unity of Buddhist Student, the National Peasant Union, the Urban Poor Union and the Indonesian Transportation Workers Union.
Joining at a local level are: Belawan Transportation Workers Union, (Medan-North Sumatra), Movement of the Poor, Labuhan Batu (North Sumatra), Lampung Street Vendor Union (Lampung Province), Jogjakarta Student Community, Solidarity of Indonesian Students, Amasutra, Lespek Boul, Central Sulawesi Union of the Poor, Forum of Lembata Youth (South East Nusa, NTT), Peasant Community of Rotanolet, Peasant Community of Liavua, Forum of Latena Community and People’s Alliance for Decent Housing.

Structure of The National Committees
ChairPerson : Dominggus Oktavianus
General Secretary : Lukman Hakim
Deputy : Ganjar Krisdiyan
Labor Department : Sulaiman
Student and Youth Department : Rudi Hartono
Farmers and fishermen department : Gigih Guntoro
Urban Poor Department : Marlo Sitompul
Cultural Department : Tejo Priyono
Treasures : Daniel
International Relation : Katarina Pujiastuti (Penulis)

Posted by Front PERGERAKAN RAKYAT DAERAH at 20:07:40 | Permalink | No Comments »

SOSIALISME & KOMUNISME

SOSIALISME DAN KOMUNISME

(Baca : MANIFESTO KOMUNISME, Karl Marx & Friedrich Engels)

Kita di sini tidak membicarakan literatur yang dalam tiap revolusi besar modern selalu menyatakan tuntutan-tuntutan proletariat, seperti tulisan-tulisan Babeuf dan lain-lainnya. Percobaan-percobaan langsung yang pertama dari proletariat untuk mencapai tujuan-tujuannya sendiri, yang dilakukan dalam waktu kekacauan umum, ketika masyarakat feodal sedang ditumbangkan, percobaan-percobaan ini sudah tentu gagal, oleh karena keadaan proletariat yang belum berkembang ketika itu dan juga oleh tidak adanya syarat-syarat ekonomi untuk kebebasannya, syarat-syarat yang masih harus diadakan dan hanya dapat diadakan oleh zaman burjuis yang akan datang. Literatur revolusioner yang mengikuti gerakan-gerakan yang pertama dari proletariat ini sudah tentu mempunyai watak yang reaksioner. Ia memberikan didikan asetisme universal dan didikan persamaan sosial dalam bentuk yang sangat kasar.

Sistim-sistem yang sesungguhnya dinamakan sistim Sosialis dan Komunis, yaitu sistim-sistem Saint-Simon, Fourier, Owen dan lain-lainnya, timbul pada permulaan masa belum berkembangnya perjuangan antara proletariat dengan burjuasi, seperti diterangkan di atas

Para pendiri sistim ini, sesungguhnya melihat antagonisme-antagonisme kelas, dan juga melihat bergeraknya anasir-anasir yang menghancurkan bentuk masyarakat yang sedang berlaku. Tetapi proletariat, yang baru lahir ini, memberikan kepada mereka suatu gambaran dari kelas yang tidak mempunyai sesuatu inisiatif bersejarah atau sesuatu gerakan politik yang berdiri sendiri.

Karena perkembangan antagonisme kelas adalah sejalan dengan perkembangan industri, maka keadaan ekonomi, sebagaimana yang mereka ketahui, masih belum lagi memberikan kepada mereka syarat-syarat materiil untuk kebebasan proletariat. Oleh sebab itu mereka mencari suatu ilmu sosial baru, mencari hukum-hukum sosial baru, untuk menimbulkan syarat-syarat ini.

Aktivitet mencipta dari mereka sendiri harus menggantikan aktivitet sosial; syarat-syarat untuk kebebasan yang ditimbulkan menurut sejarah harus tunduk pada syarat-syarat yang bersifat khayal; dan terorganisasinya proletariat sebagai kelas yang maju secara berangsur-angsur harus tunduk pada terorganisasinya suatu masyarakat yang diangan-angankan oleh mereka sendiri. Sejarah yang akan datang, menurut pandangan mereka, menjadi propaganda dan penyelenggaraan dalam praktek dari rencana-rencana sosial mereka.

Dalam menyusun rencana-rencananya itu, mereka sudah tentu insyaf bahwa mereka terutama memperhatikan kepentingan kelas buruh sebagai kelas yang paling menderita. Mereka memandang proletariat hanya semata-mata sebagai kelas yang menderita.

Keadaan perjuangan kelas yang belum berkembang itu, maupun keadaan-keadaan sekeliling mereka sendiri, menyebabkan kaum Sosialis semacam ini menganggap dirinya jauh diatas segala antagonisme-antagonisme kelas. Mereka ingin memperbaiki keadaan tiap-tiap anggota masyarakat, bahkan juga keadaan golongan yang sudah paling beruntung. Dari itu, mereka biasa berseru kepada masyarakat seumumnya tanpa membeda-bedakan kelas; bahkan lebih suka berseru kepada kelas yang berkuasa. Sebab, jika sekali orang sudah mengerti akan sistim mereka, bagaimanakah orang itu tak akan melihat di dalamnya rencana yang terbaik dari keadaan masyarakat yang terbaik?

Oleh sebab itu mereka menolak segala aksi politik, dan terutama segala aksi revolusioner; mereka ingin mencapai tuiuan-tujuannya dengan jalan damai, dan berusaha dengan percobaan-percobaan kecil yang sudah tentu gagal, dan dengan kekuatan contoh, untuk membuka jalan bagi ajaran sosial baru ini.

Gambaran-gambaran khayal dari masyarakat masadatang yang semacam itu, yang digambarkan pada masa ketika proletariat masih berada dalam keadaan yang sangat terbelakang dan hanya mempunyai pandangan yang bersifat khayal tentang kedudukannya sendiri, adalah sesuai dengan hasrat-hasrat pertama yang naluriah dari kelas itu untuk pembangunan-kembali masyarakat secara umum.

Tetapi tulisan-tulisan Sosialis dan Komunis ini juga mengandung suatu anasir yang kritis. Mereka menyerang tiap dasar dari masyarakat yang sekarang. Oleh sebab itu mereka memberi bahan-bahan penerangan yang sangat berharga bagi kelas buruh. Tindakan-tindakan praktis yang diusulkan didalamnya - seperti penghapusan perbedaan antara kota dan desa, penghapusan keluarga, penghapusan dijalankannya industri-industri untuk kepentingan perseorangan, dan penghapusan sistim-sumpah, pernyataan tentang persamaan sosial, perubahan fungsi Negara menjadi hanya pengawas produksi saja - semua usul ini semata-mata menunjukkan hilangnya antagonisme-antagonisme kelas yang pada waktu itu baru saja mulai timbul, dan yang dalam tulisan-tulisan ini, baru dikenal hanya dalam bentuknya yang permulaan, yang hanya samar-samar dan tidak tertentu. Oleh sebab itu usul-usul tersebut sama sekali bersifat utopi.

Isi Sosialisme dan Komunisme yang kritis-utopi itu mengandung suatu tujuan yang bertentangan dengan perkembangan sejarah. Bersamaan dengan berkembangnya perjuangan kelas dan bersamaan dengan perjuangan kelas itu mengambil bentuk yang tertentu, maka hilanglah semua arti dalam praktek dan kebenaran teoritis dari pendirian khayal yang menyatakan berada diluar perjuangan, dan demikian juga serangan-serangan yang bersifat khayal terhadapnya. Oleh karena itu, walaupun para pencipta sistim-sistem ini dalam banyak hal revolusioner, pengikut-pengikut mereka senantiasa merupakan golongan-golongan reaksioner semata-mata. Mereka berpegang teguh kepada pandangan-pandangan asli dari guru-guru mereka, bertentangan dengan perkembangan kesejarahan yang progresif dari proletariat. Oleh karena itu mereka mencoba dengan konsekwen memadamkan perjuangan kelas dan mendamaikan antagonisme-antagonisme kelas. Mereka masih memimpikan pelaksanaan percobaan dari utopi-utopi sosial mereka, bermimpi tentang membentuk “phalanstere-phalanstere”yang terpencil, tentang mendirikan “Home Colonies” atau mengadakan suatu “Icaria Kecil” - Jerusalem Baru kecil-kecilan - dan untuk mewujudkan segala lamunan ini, mereka terpaksa meminta belaskasihan dan uang dari kaum burjuis. Ber-angsur-angsur mereka tenggelam kedalam golongan kaum Sosialis konservatif reaksioner yang telah digambarkan di atas, berbeda dengan mereka ini hanya dalam hal bahwa mereka berlagak pintar dengan lebih sistimatis, dan dalam hal kepercayaan mereka yang fanatik dan bersifat ketakhayulan kepada pengaruh yang mentakjubkan dari ilmu sosial mereka.

Oleh karena itu mereka dengan keras menentang segala aksi politik dari pihak kelas buruh; aksi yang semacam itu, menurut mereka, hanya dapat terjadi karena sama sekali tidak percaya kepada ajaran yang baru itu.

Kaum Owenis di Inggris dan kaum Fourieris di Perancis masing-masing menentang kaum Cartis dan kaum Reformis.

Posted by Front PERGERAKAN RAKYAT DAERAH at 19:54:11 | Permalink | Comments Off

Tuesday, December 26, 2006

BERITA DUKA

KETUA KPK PRD PEKALONGAN MENINGGAL

Pekalongan - PRD, Hari ini Sabtu 20 Agustus 2004, satu dari ratusan kader Partai Rakyat Demokratik yang berada di Jawa Tengah menghembuskan nafasnya yang terakhir di rumah sakit Budhi Asih, Pekalongan. Saddam Husein (36) yang merupakan Ketua Komite Pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) Pekalongan, menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah mengidap penyakit yang sangat lama, selama dia berada dalam tahanan penjara kota Pekalongan. Saddam Husein di tangkap dan di tahan di penjara di Jalan W.R. Supratman, Pekalongan, karena mengungkap kasus terminal gate di Pekalongan pada tahun 2002, akan tetapi oleh rezim dia kemudian dituduh membuat isu SARA dan di pengadilan yang sudah di rekayasa dia dijatuhi hukuman penjara 5 tahun.

Masa-masa dalam penjara adalah awal dari segala penyakit itu datang, fasilitas yang tidak memadai, perlakuan yang tidak manusiawi sampai pada dia jatuh sakit dan masih harus menjalaninya di dalam penjara, tidak ada penangguhan masa tahanan ataupun di izinkan untuk sekedar berobat, sampai penyakitnya kian parah dan baru beberapa minggu yang lalu diizinkan berobat kerumah sakit Budhi Asih, Pekalongan.

Usaha ini sudah terlambat, Saddam Husein yang nama sebenarnya adalah Chuzaeni dan lahir di keraton 36 tahun silam, hari ini menghembuskan nafasnya yang terakhir tepat pukul 16.30 WIB, tadi sore.

Selamat jalan kawan, Selamat jalan Saddam Husein….

Posted by Front PERGERAKAN RAKYAT DAERAH at 08:03:31 | Permalink | No Comments »

Saturday, November 18, 2006

Tambahan : POLITIK KEKUASAAN NEGARA

KERAKYATAN termuat di Konstitusi/Undang Undang Dasar. Namun, bukan suatu hukum.

 

Karena,

1. Hukum bukan suatu perbuatan perbuatan mengatur, yang dilaksanakan dalam politik perseorangan/kelompok kelompok untuk berkuasa, menguasai Rakyat ;

2.    Rakyat tidak pernah membutuhkan Negara, tetapi Negara didirikan karena keberadaan Rakyat, dan Negara pun menjadi “tempat” dalam satu kesatuan wilayah wilayah dan daerah daerah ;

3.   Hukum bukan suatu Kekuasaan di Negara, sebagaimana yang sedang diterapkan sekarang ini di Indonesia, menjadi Kekuasaan (Hukum) Negara ;

 

Adapun Kekuasaan memang bersumber dari

 

1.    (karena) Hak hak akibat suatu Perjanjian (moderen) ;

 

2.   Kepemimpinan melalui Pemilihan (Negara) ;

 

3.   Hubungan Kekerabatan ke Luar (Kuno) ;

 

Lalu, membentuk Kekuasaan - Pelaksana di Negara, yang kemudian dinamakan Pemerintahan (Goverment).

 

Maka, Rakyat dengan Hak hak Pemilih, Dipilih untuk Perwakilan di Negara, berkemampuan politik juga. Politik Kekuasaan Negara (Legislative, Trias Politika - Murni).

 

Sedangkan perseorangan dari kelompok kelompok untuk MELAKSANAKAN KEKUASAAN, adalah, Hukum, DIATUR dengan mendapatkan PERSETUJUAN KERAKYATAN berdasarkan Akibat Politik dari Pemilihan Kepemimpinan di Negara (= Sumber).

 

Sehingga, tampak Pemerintahan bukan untuk menjadi Penguasa di Negara atas Rakyat, dalam bentuk Kelembagaan Presiden/Kepala Negara/Kepala Pemerintahan atau Perdana Menteri.

 

 

 

KERAKYATAN

PARTAI PARTAI POLITIK

DI NEGARA 

 

 

Ajaran Politik Kenegaraan membagi Partai partai (Politik)

 

1.    Partai Kenegaraan (Komunis) ;

2.    Partai partai Politik ;

3.    Partai Politik buatan suatu Pemerintahan (mendukung) ;

 

Fungsi Kepartaian (Politik)

 

1.    Mengikuti suatu Pemilihan di Negara ;

2.    Mempersiapkan Calon Pemimpin di Negara ; dan

3.    Membentuk suatu Pemerintahan di Negara ;

 

Ketika terjadi Keadaan akibat De - Politisasi Kekuasaan di Negara, maka Partai partai Politik melaksanakan

 

1.    Menarik Figur Kepemimpinan, yang Terpilij dan melaksanakan Kekuasaan ;

2.    Mengembalikan KEDAULATAN kepada Rakyat ;

3.  Membubarkan Partai, disebabkan Ketiadaan Kekuasaan di suatu Negara sambil menyongsong Pemilihan berikut ;

 

Meskipun Parlemen masih berlangsung dengan Sidang sidang Keanggotaan (= Wakil wakil Kerakyatan) dalam Kelembagaan Perwakilan saja, sampai Pemerintahan, yang baru terbentuk lagi di Negara.

 

 

 

Sekian, terima kasih. 

 

 
 

 


 


 

 

Posted by Front PERGERAKAN RAKYAT DAERAH at 09:49:56 | Permalink | No Comments »

Tuesday, November 14, 2006

DE POLITISASI KEKUASAAN NEGARA

DE - POLITISASI KEKUASAAN DI NEGARA
DALAM
PEMAHAMAN AJARAN KERAKYATAN 

1.

 

NEGARA adalah

    1. Suatu wilayah wilayah - Tempat - Daerah daerah ;

    2. Rakyat  ;

    3. Ada Pemerintahan Sah dari Suatu Kekuasaan di Negara ;

 

Pemerintahan, yang akan dibentuk

    1. Hasil Suatu Demokrasi ;

    2. Berkemampuan untuk melaksanakan Kekuasaan di Negara secara de Jure dan de Facto ;

    3. Membuat aturan aturan Kenegaraan untuk Sosial - Kemasyarakatan, bersama dengan suatu Parlemen ;

    4. Pelaksanaan Ekonomisasi - Perdagangan, yang berdasarkan Keuangan Negara agar Makmur dan Sejahtera ;

    5. Suatu Keadilan Nyata ;

 

Cara cara Pelaksanaan Kekuasaan di Negara mengacukan

    1. Niat mencapai Tujuan Pendirian Negara ;

    2. Berkeadilan ;

    3. Jaminan atas Hak hak Kerakyatan - Demokratik ;

 

2.

 

De - Politisasi di suatu Parlemen untuk meniadakan Kekuasaan di Negera meskipun dimungkinkan dalam Undang Undang Dasar/Konstitusi, berdasarkan hanya lah Pemerintahan telah melanggar Undang Undang Dasar/Konstitusi, berdampak

    1. Parlemen bukan Pelaksana Kekuasaan ;

    2. Kekuasaan dalam Undang Undang Dasar/Konstitusi kembali ke Rakyat salah satu unsur Keberadaan Negara ;

    3. Presiden seketika itu dinyatakan BERHENTI. Pemerintahan Bubar (Demisoner) ;

 

Keseimbangan dan Pembentukan kembali Kekuasaan di Negara, menjadi Tuntutan Kerakyatan Demokratik, yang dilaksanakan dalam suatu Pemilihan lagi nanti. Jelas ini bukan lah coup d tat, memungkinkan Peniadaan Suatu Negara berkedaulatan Rakyat.

 

3.

 

Sejauh mana kah Partai partai mempergunakan Kewenangan kewenangan Kenegaraan di dalam Keadaan demikian ? Kami bahas dalam Tulisan berikut.

 

 

 

Sekian, terima kasih. 

 

Posted by Front PERGERAKAN RAKYAT DAERAH at 08:31:14 | Permalink | No Comments »